KERAH PUTIH KORPORASI  Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi terhadap Korporasi

KERAH PUTIH KORPORASI Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi terhadap Korporasi

KERAH PUTIH KORPORASI Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi terhadap Korporasi

SINOPSIS

Permasalahan korupsi tidak menjadi monopoli negara-negara berkembang, tetapi sudah menjadi gerakan rutinitas semua negara untuk melakukan pemberatasannya, bahkan kita sadari bahwa “Combat to Corruption” layaknya nyala api lilin, sesekali waktu terjadi minimalisi perbuatannya, lain waktu menimbulkan gejolak dan reaksi masyarakat yang cukup keras, namun api ini seolah kuman yang tidak pernah padam.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih merupakan hal yang baru. Akan tetapi secara umum, sebagaimana yang tercantum dalam Kitam Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 59 KUHP), subjek tindak pidana korupsi belum dikenal, dan yang diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum adalah “orang”. Dalam Memori Penjelasan KUH Pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, dapat dibaca: “Suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (natuurlijke persoon)”. Pemikiran fiksi (fictie) tentang sifat badan hukum tidak berlaku pada bidang hukum pidana.

Lantas bagaimana prospek penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi ini ke depan, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi? Tampaknya masih cukup banyak tantangan yang akan dihadapi. Para penegak hukum harus mampu dan kreatif untuk melakukan terobosan-terobosan hukum sehingga persoalan-persoalan tersebut tidak menjadi batu sandungan dilapangan.

Buku ini hadir, mencoba menjawab keresahan bersama masyarakat Indonesia, terhadap tindak pidana korupsi, pada khususnya yang terjadi dalam lingkup korporasi. Penulis kemudian berusaha menemukan jawaban atas beberapa poin kunci, diantaranya; pertama bagaimana pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Korupsi di Indonesia?

kedua, sudah sesuaikah pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi yang dilakukan korporasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

ketiga, fakta-fakta apa saja yang menyebabkan sangat sedikitnya pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korupsi yang diperbuat oleh korporasi di Indonesia?

Tinggalkan Balasan

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Required fields are marked *