SISTEM‌ ‌LALULINTAS‌ ‌SATU‌ ‌ARAH‌ ‌ DAN‌ ‌PERSOALAN‌ ‌YANG‌ ‌ DIHADAPI‌

SISTEM‌ ‌LALULINTAS‌ ‌SATU‌ ‌ARAH‌ ‌ DAN‌ ‌PERSOALAN‌ ‌YANG‌ ‌ DIHADAPI‌

SISTEM‌ ‌LALULINTAS‌ ‌SATU‌ ‌ARAH‌ ‌ DAN‌ ‌PERSOALAN‌ ‌YANG‌ ‌ DIHADAPI‌

 

SINOPSIS

Sistem Satu Arah (SSA) merupakan salah satu tindakan manajemen lalu lintas berupa pengelolaan dan pengendalian arus lalu lintas dengan memanfaatkan jaringan jalan yang tersedia agar penggunaannya dapat dilakukan secara efisien dan optimal. Diharapkan dapat berimplikasi pada hasil yang dapat merumuskan sistem dukungan keputusan berupa model kebijakan prioritas dan terpadu antara sistem manajemen lalu lintas dengan diberlakukannya SSA dan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) di Pusat Kota Bogor. 

Tingkat pelayanan jalan utama di Kawasan SSA (Pajajaran-Otista-Juanda-Jalak Harupat) meningkat setelah diberlakukannya SSA dibandingkan sebelumnya. Dari rata-rata pada level D di mana arus lalu lintas sudah mulai dirasakan adanya gangguan-gangguan dan tidak stabil menjadi level C yaitu arus lalu lintas baik dan stabil dengan adanya tundaan.

 

RAGAM PROBLEMATIKA HUKUM DI KOTA BATAM

RAGAM PROBLEMATIKA HUKUM DI KOTA BATAM

RAGAM PROBLEMATIKA HUKUM DI KOTA BATAM

 

SINOPSIS

Hadirnya Book Chapter dengan judul  “Ragam Problematika Hukum Di Kota Batam” yang disusun oleh beberapa tenaga pengajar dan mahasiswa sangat penting untuk dibaca dan diterapkan. Book chapter terdiri dari 5 bab, yang ditulis oleh Alfis Setiawan, S.H., M.H., Agustianto, S.H., M.Kn., Tantimin, S.H., M.H., Rina Shahriyani Shahrullah, S.H., M.C.L., Ph.D., Cang Elin, Actika, Victor Marsongkhoe, Hendi, dan Julianto. Adapun book chapter  ini menyajikan: 1) Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor Tentang Perlindungan  Saksi  Dan Korban Dalam Proses Pemeriksaan  Perkara Pidana Di Kota Batam (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Barelang); 2) Pengenaan Uang Wajib Tahunan Terhadap Pemilik Sertipikat Hak Milik Yang Berada Diatas Hak Pengelolaan Di Kota Batam; 3) Analisis Yuridis Kejahatan Pembalakan Liar Di Kota Batam Berdasarkan Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan; 4) Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Pada PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Batam); 5) Implementasi E-Litigasi  Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Di Kota Batam.